Bakul Hasil Tangkapan Laut di Pangandaran Harus Memiliki Izin Usaha

News —Rabu, 13 Oct 2021 23:54
    Bagikan  
Bakul Hasil Tangkapan Laut di Pangandaran Harus Memiliki Izin Usaha
Bakul Hasil Tangkapan Laut di Pangandaran Harus Memiliki Izin Usaha/Dok

PANGANDARAN, MATAJOGJA

Dinas Kelautan, Perikanan Dan Ketahanan Pangan (DKPKP) Kabupaten Pangandaran menegaskan, bakul sebagai pembeli hasil tangkapan laut harus memiliki izin usaha.

Kepala DKPKP Kabupaten Pangandaran Dedi Surachman mengatakan, kewajiban bakul harus memiliki izin usaha tertuang pada UUCK Nomor 11 tahun 2020.

"Kami telah sosialisasikan setiap pelaku usaha baik itu UMK atau Non UMK, perorangan maupun badan usaha harus memiliki ijin usaha," kata Dedi,

Dedi menambahkan, izin usaha tersebut meliputi NIB, sertifikat standar, ijin dan PBG.

"Untuk usaha yang memiliki risiko rendah hanya diwajibkan memiliki NIB. Syarat untuk memiliki NIB, antara lain dengan KTP, email dan nomor telepon," tambahnya.

Dedi juga menjelaskan kepada bakul hasil tangkapan laut agar tetap melaksanakan transaksi jual beli di Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

"Apabila ada transaksi yang dilakukan di luar TPI adalah ilegal dan melanggar Peraturan Bupati Nomor 32 tahun 2021," jelasnya.

Baca juga: Balapan dengan Dengan Resiko tinggi, Kejuaraan TT Isle of Man

Baca juga: Resep dan Cara Membuat Cheesecake yang Mudah dan Lezat

Bagi pelanggar tentunya ada sanksi mulai teguran sampai pencabutan izin usaha.

"Kalau transaksi dilakukan di TPI maka ada kontribusi kepada PAD dari Tempat Pelelangan Ikan," paparnya.

Dedi memaparkan, dirinya gencar menyosialisasikan Peraturan Bupati Nomor 32 tahun 2021 tentang pengelolaan TPI, serta perizinan berusaha bagi pelaku usaha perikanan.

"Beberapa kegiatan yang kami gelar dihadiri Ketua Koperasi, Ketua Rukun Nelayan (RN) dan Bakul," terang Dedi.

Sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 32 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 38 tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Pelelangan.

"Perbup tersebut melingkupi adanya penjabaran mengenai kewajiban nelayan dan pemasar ikan/bakul dalam melakukan transaksi jual beli ikan hasil tangkapan di TPI," pungkasnya. (Deni)

Baca juga: Resep dan Cara Membuat Gado-gado Saus Kacang Pedas

Baca juga: Spongebob Squarepants Cartoon Character Represents 7 Deadly Sins?

Editor: Riyan
    Bagikan  

Berita Terkait